Subsidi Bbm

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memastikan ketersediaan BBM Papua Barat aman, meminta masyarakat tidak panik buying dan membeli sesuai kebutuhan untuk menjaga pasokan.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global hingga US$140, yang berpotensi mengancam anggaran negara.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan **ketersediaan BBM** di Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global, meminta masyarakat tidak panik dan bijak dalam konsumsi energi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) proaktif mendorong pembangunan pabrik metanol guna mendukung implementasi mandatori B50, langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan harga BBM di wilayah Sulawesi tidak mengalami kenaikan. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak terpengaruh informasi hoaks.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penentuan harga BBM nonsubsidi mengikuti dinamika pasar global, sementara Pertamina membantah adanya pengumuman resmi kenaikan per 1 April 2026.

Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Lebaran Idulfitri, meskipun harga minyak mentah global bergejolak. Simak penjelasan lengkapnya.

Indonesia dinilai belum menyampaikan notifikasi subsidi di bawah Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) sejak 2019.

Saat ini, data calon  penerima BLT BBM masih dalam tahap finalisasi. Akan tetapi, masih belum disebutkan kapan waktu penyaluran BLT BBM dilakukan.

Gubernur Bank Malaysia memperkirakan bahwa tantangan eksternal akan semakin berat pada 2025.

Berbagai faktor memengaruhi hal ini, mulai dari kebijakan pemerintah, jenis BBM yang dikenakan pajak, hingga kondisi ekonomi masing-masing negara.

Luhut menjelaskan bahwa dalam rencana baru ini, subsidi BBM akan langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak, bukan lagi melalui komoditas.

Hanya 11 persen dinikmati kelompok masyarakat di desil 1-5, sementara sisa pengguna BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Dia menyadari jika keputusan itu bakal menuai keributan lagi. Namun, Bahlil mengaku pantang mundur sebagai orang Timur.