Regulasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah menyusun Pedoman Penyelia Halal untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab, krusial bagi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang efektif di perusahaan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti pentingnya Sertifikasi Halal untuk menjaga kedaulatan pangan dan industri perunggasan nasional dari potensi ancaman perdagangan internasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi komitmen Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi Indonesia, menandakan pengakuan global terhadap sistem jaminan produk halal nasi

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

Pemerintah Kota Malang berhasil mencatat 21.588 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM Malang.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat sertifikasi halal produk perikanan Indonesia, meningkatkan daya saing di pasar global dan memberikan ketenanga

BPJPH menegaskan sertifikasi halal bukan hanya perlindungan konsumen, tetapi juga dorong nilai ekonomi dan kualitas produk, relevan dengan program pemerintah serta tren global.

Kementerian Agama RI menegaskan Sertifikasi Halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan jaminan kualitas produk global yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing.

Kanwil Kemenag Sumsel intensifkan Literasi Sadar Halal UMKM demi percepatan sertifikasi, mengingat kewajiban penuh 2026. Apa dampaknya bagi omzet dan pasar ekspor?

BPJPH terus tingkatkan panduan Jaminan Produk Halal bagi UMKM dan masyarakat, libatkan kampus untuk percepatan sertifikasi. Mengapa sektor halal begitu menjanjikan?

BPJPH terus menggenjot pembinaan Jaminan Produk Halal bagi UMK dan masyarakat, termasuk mahasiswa, demi kemudahan sertifikasi dan pengembangan ekosistem halal nasional yang menjanjikan.