Pemilu
Topik Populer
Berita Utama
-
-
-
-
-
anggota partai PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol
-
-
-
alfi syahrin KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
-
-
demokrasi indonesia Gencarkan Edukasi Demokrasi, Legislator Jabar Sasar Pelajar di Kuningan untuk Pahami Kehidupan Bernegara
Berita Terbaru
Berita Populer
-
TAUD Soroti Pernyataan Hakim yang Nilai Andrie Yunus Rendahkan Wibawa Pengadilan
-
TAUD Soroti Vonis Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Dinilai Belum Penuhi Rasa Keadilan
-
Agar Tak Dapat Dipakai Lagi, Tumbler Bekas Air Keras Menyiram Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Ini Pertimbangan Hakim Beri Vonis 4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus 3 Tahun Penjara Hingga Dipecat dari TNI
-
4 Terdakwa Penyiram Air Keras Andrie Yunus Divonis Mulai dari 3 Tahun Penjara Hingga Dipecat dari TNI
Berita Utama Lainnya
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan Peran Bawaslu di Luar Pemilu tidak berhenti. Simak bagaimana lembaga ini terus mengawal demokrasi dan integritas pemilu!
Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.
Pertemuan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas tiga opsi sistem pemilihan umum.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi hoaks media sosial terkait dinamika politik pasca-pemilu, menekankan pentingnya menunggu keputusan resmi KPU.
Usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Neng Eem kembali menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.
Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus
Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi
Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi