Pdip
Topik Populer
Berita Utama
-
-
-
-
-
berita update Hasto Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Ahok dan Ganjar Kompak Hadir di Lenteng Agung
-
-
berita update PDIP Dengar Pemerintah akan Ambil Alih Inisiatif UU Pemilu, Bentuk Tim Evaluasi dan Persiapan Hadapi Pemilu 2029
-
berita update Prabowo Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Megawati Dijadwalkan Hadir
-
-
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Detik-Detik Dadan Hindayana Cs Dijemput Penyidik Kejagung, Ada yang di Rumah dan Hotel
-
Fakta dan Peran Presiden Prabowo di Balik Terbongkarnya Korupsi Dadan Hindayana Cs di BGN
-
Dadan Hindayana Cs Kantongi Rp1 Miliar dari Yayasan SPPG Tiap Hari
-
Cerita Prabowo Panggil Kepala PPATK-BPKP Sebelum Copot Tiga Pimpinan BGN: Saya Dapat Laporan Ada Kejanggalan
-
Prabowo Sedih Copot Tiga Pimpinan BGN: Saya Terpaksa Ganti Orang Sayangi
Berita Utama Lainnya
-
-
buruh indonesia Hasto PDIP Ajak Buruh Perkuat Persatuan Hadapi Tantangan Ekonomi dan Perjuangkan Kesejahteraan
-
-
-
berita update Saat Ekonomi Tertekan, PDIP Tegaskan Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh Jadi Prioritas
-
berita update PDIP Kritik Usulan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi: KPK Telah Keluar dari Tugas Pokok dan Fungsinya
-
-
berita update Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Dex Naik, Mufti Anam DPR Soroti Kesulitan saat Warga di Daerah Akses BBM Subsidi
-
ekonomi global Megawati Instruksikan Kader PDIP Turun ke Rakyat, Tegaskan Pentingnya Memahami Denyut Kehidupan
-
berita update Elektabilitas Terbaru Parpol versi Survei Poltracking Indonesia: Gerindra 26,1%, PDIP 15,4% dan Golkar 9%
Debat ini terkait dengan kritik PDIP soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk ke anggaran pendidikan.
Politisi PDIP Adian Napitupulu, yang menyebut anggaran program MBG memangkas pos pendidikan.
Ada bupati dan wakil bupati yang menjabat semasa Jokowi masih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Idrus mengatakan Partai Golkar melihat lebih jauh terkait program MBG Presiden Prabowo.
Dia mengatakan bahwa 20 persen dari total APBN 2026 yang disepakati pemerintah dan DPR RI dialokasikan untuk anggaran pendidikan.
Menurut Teddy, alokasi dana tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN sebelumnya.
Bila hal itu tetap dilakukan, sanksi berat akan diterima.
Larangan ini sebagai bentuk upaya membantah pernyataan Wakil BGN yang menyebut seluruh partai ikut bisnis SPPG MBG.
Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.