Kebijakan Digital

Komdigi menegaskan peran global Indonesia di UNESCO, berkomitmen menjaga integritas informasi dan keselamatan jurnalis di tengah disrupsi kecerdasan buatan, serta mendorong kebijakan media yang inklusif.

KPAI apresiasi Komdigi dorong implementasi PP Tunas demi **perlindungan anak digital**. Kepatuhan Meta membatasi akses usia 16+ jadi bukti, namun KPAI ingatkan implementasi berkelanjutan penting.

Anggota DPRD Lampung menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pembatasan medsos dan game daring, menilai langkah ini krusial untuk melindungi psikologi anak dan perkembangan generasi muda di era digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Anggota DPR RI tegaskan PP Tunas sebagai investasi karakter bangsa, membatasi media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi masa depan generasi muda dan mengembalikan peran keluarga.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak di ranah digital semakin kuat dengan implementasi Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Namun, penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi kunci utama untuk keberhasilan perlindungan tersebut.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak Pendaftaran PSE Wikimedia Commons setelah platform tersebut sempat terblokir karena terdeteksi indikasi judi online. Apa dampak regulasi ini bagi platform digital?

Komisi VIII DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial bagi anak, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda di era digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Tunasdigital.id, sebuah platform rujukan penting bagi orang tua untuk memastikan keamanan anak di ruang digital. Situs ini menawarkan panduan komprehensif.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, menyoroti urgensi regulasi adopsi AI pendidikan yang selaras dengan kesiapan anak, guna memastikan pemanfaatan teknologi yang aman dan optimal.

Pimpinan Pusat Muslimat NU menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Komdigi terkait pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif digital.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai sidak Kemkomdigi ke Meta adalah langkah krusial perkuat kedaulatan digital Indonesia. Mengapa kepatuhan platform global jadi sorotan?

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Implementasi PP Tunas membutuhkan edukasi inklusif dan pendekatan berbasis risiko. Para ahli menyoroti tantangan adaptasi regulasi di tengah beragamnya masyarakat dan platform digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui PP Tunas menetapkan klasifikasi usia anak secara rinci untuk akses ruang digital, memastikan perlindungan optimal sesuai tahap perkembangan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya Regulasi Ekonomi Digital yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan ekosistem digital di tanah air.

Komdigi telah menerima 362 masukan dari berbagai pihak terkait rancangan aturan pelaksanaan PP Tunas, sebuah regulasi krusial untuk pelindungan anak di ruang digital, demi menciptakan ekosistem aman dan bertanggung jawab.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serius siapkan kebijakan Registrasi SIM Biometrik secara bertahap untuk tingkatkan keamanan ekosistem digital nasional dan validitas data pelanggan.