Kpk

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin yang diduga mendapatkan 85 proyek senilai Rp10,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Simak detail dugaan suap proyek ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Tim KPK berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 100 juta yang disimpan tersembunyi di bawah jok kursi penumpang bagian depan kendaraan.

Bupati Langkat, Syah Afandin, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan proyek tertentu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan mantan tim suksesnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, memicu pertanyaan besar.

Pernyataan Menhut menjadi pengayaan informasi bagi KPK.

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, dia mengaku sangat terpukul atas kabar penangkapan Bupati Langkat.

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.