Kasus Korupsi

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Hakim PN Medan Vonis Bebas Amsal Sitepu!

Amsal dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi pembuatan video profil desa. Jaksa menilai ada item-item yang seharusnya di-nol kan.

{{caption}}
PN Medan Kabulkan Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu

Permohonan tersebut diajukan oleh Komisi III DPR RI sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat umum (RDPU).

{{caption}}
KPK Ungkap Keuntungan Rp27,8 Miliar Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Makassar Toraja (Maktour) meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp27,8 miliar dari kasus korupsi kuota haji, memicu pertanyaan besar tentang praktik penyelenggaraan ibadah haji.

{{caption}}
Reaksi Kejagung soal Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu: Kan Ada Mekanisme Hukum

Selain itu, Anang menegaskan bahwa proses permohonan penangguhan merupakan bagian dari mekanisme hukum.

{{caption}}
Amsal Sitepu: Pembuatan Video Profil Rp30 Juta Murah dengan Risiko Tinggi Drone Kami Jatuh Disambar Elang di Hutan

Amsal mengatakan budget pembuatan video profil sebesar Rp30 juta dengan risiko tinggi sampai masuk hutan dan drone jatuh.

{{caption}}
Blak-blakan Amsal Sitepu Beberkan Awal Mula Terseret Dugaan Korupsi, Video Digarap saat Covid-19 Budget Rp30 Juta

Peristiwa bermula saat ia menerima job dari desa di tahun 2019 dengan budget Rp30 juta.

{{caption}}
Jerit Pilu Amsal Sitepu Mengadu ke Komisi III DPR: Disuruh Jaksa Tutup Konten, Enggak Usah Ribut Ada yang Terganggu

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.

{{caption}}
Kementrans Dukung Penuh Penuntasan Kasus Korupsi Lahan Transmigrasi di Kaltim

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum kasus korupsi lahan transmigrasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang telah merugikan ratusan transmigran.

{{caption}}
KPK Tegaskan Pengalihan Penahanan Tahanan Berdasarkan Strategi Penanganan Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kebijakan pengalihan penahanan tahanan hanya berlandaskan strategi penanganan perkara, bukan faktor lain, menyusul kasus mantan Menteri Agama.

{{caption}}
KPK Tegaskan Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas Tanpa Intervensi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intervensi dalam proses pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, terkait kasus korupsi kuota haji. Simak kronologi dan alasan di balik keputusan penting ini.