Dpr

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
DPR Sambut Baik Rencana Bunga KUR 5 Persen untuk Rakyat Kecil dan UMKM

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan menerapkan bunga KUR maksimal 5 persen per tahun, sebuah langkah penting untuk keberpihakan pada masyarakat kecil.

{{caption}}
Polda Metro Jaya Gagalkan Kerusuhan May Day, Amankan Ratusan Orang dan Barang Bukti Perusuh

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

{{caption}}
Dasco Minta Serikat Buruh Kirim Masukan untuk UU Ketenagakerjaan

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

{{caption}}
Coretax Bermasalah di Hari Terakhir SPT, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

DJP diminta segera mengatasi berbagai permasalahan pada Coretax dan memastikan sistem dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

{{caption}}
Status Aktivis HAM Ditentukan Tim Asesor, DPR Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Pemerintah

Andreas mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia justru kerap dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

{{caption}}
Komisi V DPR Desak Kemenhub Segera Evaluasi Total Taksi Green SM

Menurut Syafiuddin, keberadaan Taksi Green SM terus menjadi sorotan tajam karena tidak hanya menjadi pemicu awal kecelakaan besar tersebut.

{{caption}}
Tabrakan Kereta Bekasi Timur, PDIP: Jika Terbukti Human Error, Dirut Harus Mundur

Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.

{{caption}}
DPR Desak Investigasi Menyeluruh Kecelakaan KA di Stasiun Bekasi Timur

Terdapat dua poin utama yang disorot DPR soal kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

{{caption}}
Sorot Kekerasan di Daycare Yogyakarta, DPR Segera Panggil Mendikdasmen

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).