Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Target Rasio Pajak Indonesia 11 persen pada 2027, menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai untuk genjot penerimaan negara.

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi.

Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax DJP, mengisinya secara offline, dan mengunggah kembali formulir.

Menurut Inge, penipu menawarkan layanan perpajakan palsu dengan berbagai modus penipuan.

Purbaya berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak langkah perbaikan dimulai, perubahan nyata sudah terlihat.

Bendahara negara ini menyatakan tidak akan ragu mencopot pimpinan yang terbukti lalai mengawasi kinerja bawahannya hingga terjadi pelanggaran.

Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dirinya percaya bahwa para pejabat yang dilantik hari ini dapat menjalankan amanah jabatannya dengan baik.

Pekan lalu, Menkeu mengungkapkan rencana merotasi 70 pegawai DJP Kemenkeu sebagai salah satu upaya memperbaiki perekonomian.

Menurut Purbaya, pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan bakal dipindahkan ke kantor pajak yang relatif sepi sebagai bentuk sanksi.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO.

Pemkab Bekasi teken kerja sama strategis dengan Ditjen Pajak untuk optimalisasi pungutan pajak, targetkan peningkatan PAD signifikan di tengah pemotongan DAU. Bagaimana strategi ini akan mengatasi defisit?

Menkeu Purbaya menegaskan agar Bea Cukai maupun Ditjen Pajak tidak main-main.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)."

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Jika kebijakan ini benar diterapkan maka sangat memberatkan rakyat Indonesia.

Mufti menyatakan bahwa wacana ini berpotensi menyengsarakan rakyat, karena mereka sudah terbebani dengan berbagai pajak yang ada.

Selain penguatan sistem administrasi perpajakan, pihaknya juga akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk integrasi data lintas kementerian.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.