Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

Belanja Pemerintah Pusat Sulsel telah mencapai Rp2,21 triliun hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan efisiensi anggaran.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan APBD Sulawesi Tengah tahun 2026 masih sanggup membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menepis isu perumahan pegawai dan meminta ASN fokus melayani masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Pemerintah Kota Makassar masih memberlakukan Moratorium Mutasi ASN hingga 2026. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan belanja pegawai daerah, namun tetap membuka peluang untuk tenaga kesehatan khusus.

Kepala BKD Provinsi Sulsel Erwin Sodding mengumumkan TPP ASN Sulsel tahun 2026 akan disesuaikan sebesar 20 persen, bukan hanya mendapat 20 persen TPP, demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan memenuhi regulasi pusat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura mengumumkan APBD Kota Jayapura 2026 mengalami penurunan signifikan, memicu penyesuaian anggaran di seluruh OPD.