TKN Ungkap Strategi Prabowo-Gibran Wujudkan Penegakan Hukum Bebas Korupsi

Andi mengatakan Prabowo adalah satu-satunya capres yang menjabat sebagai ketua umum partai sehingga memegang kendali penuh atas kebijakan politik partai dan minim intervensi.

"Kalau kita bicara penegakan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya," kata Andi dalam acara "Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme" yang digelar di markas TKN Fanta, Jakarta, Senin (11/12). 

Senada, Caleg DPRD DKI Jakarta Osco Olfriady Letunggamu mengatakan, penegakan hukum erat kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang di DPR. Sebagai ketua umum parpol yang membawahi fraksi di DPR, Prabowo punya wewenang utuh untuk mengawal supaya penegakan hukum dapat berjalan on the track.

"Beliau bukan petugas partai. Jika beliau jadi presiden, maka beliau bisa garansi penegakan hukum. Karena produk hukum itu dibahas di legislatif. Di sana ada fraksi yang merupakan representasi dari partai. Siapa bosnya fraksi, ya ketumnya," kata Osco.

Sementara itu, akademisi Muhammad Rizal Rustam mengatakan, anak-anak muda punya peran besar dalam mengawal proses penegakan hukum di Tanah Air. Hal itu tampak pada fenomena 'perang tagar' di lini masa media sosial dalam mengawal sejumlah isu hukum. Salah satunya seperti revisi UU KPK.

Rizal menilai, ada fenomena ketidakpercayaan anak muda kepada kinerja aparat penegak hukum. Sebagai solusi, Prabowo-Gibran menawarkan gaji tinggi untuk aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan tidak korupsi.