Tidak ada program penegakan HAM, ICW sebut Prabowo tersandera
Merdeka.com - Capres Prabowo dinilai miskin program pemberantasan korupsi. Sedangkan Capres Jokowi dinilai lebih konkret menyuarakan pemberantasan korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melakukan kajian terhadap visi dan misi para capres di Pilpres 2014. ICW melihat, Prabowo hanya punya 10 poin tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Prabowo hanya 10 poin penegakan hukum dan antikorupsi, Jokowi ada 42 poin. Program turunannya, Jokowi yang lebih konkret dari prabowo," kata Peneliti ICW Emerson Yuntho di Whiz hotel, Jl. Cikini Raya Jakarta, Minggu (15/6).
Dia mengungkapkan, persoalan penegakan HAM tak ada dalam program kerja Prabowo. Program-programnya multi-tafsir dan normatif.
"Di Prabowo tidak ada soal HAM karena mungkin tersandera. Beberapa programnya sangat normatif dan multi-tafsir seperti menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menambah penyelidik di KPK," terang dia.
Selain itu, dia juga menjelaskan, Jokowi dan Prabowo tak memasukkan pendidikan anti korupsi pendidikan anti korupsi dan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam program kerjanya. Hal itu diduga karena pengaruh partai pendukung di belakangnya.
"Penempatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa di keduanya tidak ada. Ini mungkin dipengaruhi tim di belakang para capres," pungkas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaDebat terakhir dapat menunjukan pemimpin yang baik adalah Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku tidak akan gentar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masa tenang Pemilu 2024 dimulai 11 Februari hingga 13 Februari. Kampanye politik pun dilarang digelar
Baca SelengkapnyaAhok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan.
Baca SelengkapnyaPrabowo seharusnya mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas ketenagakerjaan
Baca SelengkapnyaKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnya