Soal Politikus Genderuwo, Timses Jokowi Bilang 'Mungkin Salah Satunya Prabowo'

Merdeka.com - Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga perasatuan dan kesatuan. Dia berharap masyarakat juga tidak mudah terpengaruh politikus yang suka menakut-nakuti atau yang ia sebut Politikus Genderuwo. Hal ini dikatakan Jokowi dalam acara bagi-bagi sertifikat tanah di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai ucapan capresnya soal politikus genderuwo hanya simbolis saja.

"Jadi pernyataan Presiden Jokowi soal politik genderuwo adalah suatu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang di dalam pernyataan-pernyataan kampanyenya selalu membangun narasi-narasi propaganda tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah-tengah masyarakat dan juga menciptakan apa yang disebut politik yang dinamis," kata Karding pada wartawan, Jumat (9/11).

Menurutnya, Jokowi hanya ingin mengingatkan politik harus dijalani dengan tenang dan gembira. Bukannya politik yang menakut-nakuti dan berbentuk propaganda.

"Jadi rakyat sedmikian rupa dihantui isu-isu-isu palsu, isu-isu hoaks, fitnah, nyinyir yang tujuannya menakut-nakuti rakyat. Menjadikan rakyat pada titik stres, galau, dan menurunkan optimisme dan membuat rakyat makin pesimis," sambungnya.

Politikus PKB ini tidak menampik maksud politikus genderuwo salah satu adalah rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Namun, dia yakin pernyataan itu sebenarnya ditujukan untuk semua politisi.

"Ya mungkin salah satu yang disebut yang dimaksud salah satunya mungkin Pak Prabowo tapi menurut saya seluruh politisi bahkan seluruh orang, itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi," ungkapnya.

Karding menjelaskan, rakyat harus diberi pendidikan politik yang baik. Sebab, kata dia, rakyat adalah bagian dari demokrasi Indonesia.

"Pak Jokowi ingin menyatakan kepada kita bahwa politik ini adalah proses demokrasi yang membutuhkan keterlibatan rakyat dalam prosesnya, karena keterlibatan rakyat ini penting karena kita berangkat dari prinsip rakyat berdaulat," ucapnya.