Soal Blok Mahakam, Rokan, Freeport, Jokowi Ngaku Dapat Tekanan Berat
Merdeka.com - Joko Widodo mengaku mendapatkan tekanan berat ketika membuat kebijakan mengembalikan aset BUMN dari pihak asing. Keputusan itu dia akui bukan hal yang mudah untuk diambil.
Dia mendasarkan pernyataan tersebut kepada blok Mahakam yang sudah puluhan tahun dikelola oleh Jepang dan Prancis, mulai 2015 sudah diserahkan 100 persen kepada Pertamina. Kemudian blok Rokan-Riau yang dikelola oleh Chevron dari Amerika sudah puluhan tahun juga dimenangkan 100 persen oleh Pertamina.
Tak hanya Blok Mahakam, kata Jokowi, pemerintah juga sudah mengambil lebih dari separuh lebih saham Freeport di Papua. Menurutnya, sudah lebih dari 40 tahun, Indonesia hanya diberi 9 persen saham Freeport. Kini sudah agreement dan Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport.
"Dipikir mudah dapat 51 persen? Dipikir enggak ditekan dari kanan kiri atas bawah? Saya Ditekan! Dipikir langsung dapat? Enak banget," katanya dengan nada agak tinggi di hadapan kader partai koalisi pendukungnya di hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (10/11).
Dia pun heran kinerja dan kebijakan yang sudah diambil penuh risiko itu masih membuatnya dituduh sebagai antek negara asing.
"Bukan hal yang mudah. (Pengambilan saham) sulit, penuh intrik tekanan. Tapi saya enggak mikir takut. Antek asingnya dimana?," Katanya.
Isu dirinya sebagi antek aseng pun tidak berdasar. Oknum yang menyebarkannya selalu menggoreng berkaitan dengan tenaga kerja asing. Di Jawa Barat, tudingan ini sudah mulai muncul. Daerah yang kerap jadi target, menurut informasi yang diterimanya adalah di Bekasi, Cianjur, Bogor dan Sukabumi.
"Tenaga kerja dari Tiongkok itu isunya 10 juta. Padahal itu turis. Jadi, tahun 2016 itu (turis) dari Tiongkok keluar 180 juta orang. Ini menjadi rebutan Amerika, Eropa. Saya minta ke Presiden (Tiongkok) 10 juta melalui kesepakatan dan tandatangan. Itu yang diplesetkan tenaga kerja asing," imbuhnya.
Dia juga mengaku heran dengan isu PKI yang kembali naik ke permukaan. Tuduhan itu sangat tidak beralasan. Sebabnya, dia dilahirkan tahun 1961. Sementara pembubaran PKI dilakukan tahun 1965-1966.
"Saya diam sabar sabar sabar. Tapi lama-lama ya (terhenti sejenak). Itu yang saya bilang politik sontoloyo ya seperti itu. Mentang-mentang diam dipikir takut. Ndak ada saya takut itu ndak ada," tegasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya