Sidang Anwar Usman Cs Diputus 7 November, MKMK Minta Masyarakat Tak Lagi Lapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan membacakan putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi Anwar Usman Cs pada 7 November 2023 mendatang.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, pembacaan sidang dugaan pelanggaran etik sembilan hakim konstitusi itu diputuskan tanggal 7 November merupakan permintaan dari para Pelapor. Sebab, batas pengusulan sosok pengganti calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pada 8 November 2023.

"Maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7," kata Jimly di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Untuk itu, Jimly meminta masyarakat tak lagi melaporkan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi. Sebab, menurut Jimly, laporan yang masuk memiliki substansi yang mirip dan bahkan sama. Maka dari itu, Jimly meminta masyarakat untuk tak lagi mengajukan laporan baru.

"Saya ingin menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat karena pertimbangan substansi laporannya mirip-mirip bahkan bisa dikatakan sama, maka kalau bisa jangan lagi mengajukan laporan baru," kata Jimly.

Jimly mengungkapkan bahwa MKMK telah menerima 18 aduan dugaan pelanggaran etik. Dari aduan tersebut, diketahui bahwa seluruh hakim MK atau sembilan hakim dilaporkan oleh masyarakat.

"Dari 18 itu, ada enam isu. Kemudian ada sembilan terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman," ujar Jimly.

Menurut Jimly, Saldi Isra menjadi hakim konstitusi kedua yang paling banyak dilaporkan dan ketiga adalah Arief Hidayat.

"Intinya kami tadi sudah menjelaskan, sidang akan diselenggarakan satu per satu dan kemungkinan khusus untuk ketua (Anwar) dua kali," tandas Jimly.