Selamatkan umat, PPP minta kepala daerah tak dipilih langsung

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghendaki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi. Sebab, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dinilai sebagai pemicu tumbuh suburnya politik uang.

Ketua DPP PPP, Chozin Chumaidy mengatakan, pelaksanaan Pilkada harus dikembalikan menjadi sistem tertutup. Artinya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat di daerah.

"Nah, sekarang saatnya Pilkada dikembalikan ke DPRD, untuk menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral, kehancuran watak dan kepribadian, serta menjaga esensi demokrasi," kata Chozin di sela diskusi 'Mendesain Format Baru Pemilukada' di ruang Fraksi PPP, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Chozin melanjutkan, mekanisme Pilkada tertutup sebetulnya hanya memindahkan ruang demokrasi dari 'pasar bebas' ke ruang DPRD. "Keduanya tetap demokratis. Yang satu demokrasi langsung, dan yang satunya lagi demokrasi perwakilan," terangnya.

Dia menilai, pelaksanaan Pilkada tertutup memiliki manfaat jauh lebih banyak ketimbang terbuka. Seperti dapat menghindari konflik sosial, yang timbul karena ada perasaan ketidakpuasan atas kegagalan dari salah satu pasangan calon.

"Serta untuk efisiensi, dan menghindari demokrasi biaya tinggi," kata Chozin.