Pemilu 2024 akan digelar Februari 2024 mendatang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (30/12).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa pihaknya turut andil dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi untuk menciptakan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan anti politik uang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, tambah Nawawi, KPK telah menjalankan sejumlah program yang turut melibatkan KPU dan Bawaslu.
"Untuk mencegah tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilu, KPK telah menyiapkan tiga program, yaitu melalui Politik Cerdas Berintegritas (PCB), kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, dan aplikasi JAGA Pemilu," kata Nawawi dalam rilis resminya, Minggu (31/12).
Program PCB yang dijalankan KPK dilakukan melalui tiga rangkaian.
Program PCB yang dijalankan KPK dilakukan melalui tiga rangkaian. Pertama, penandatanganan deklarasi antikorupsi partai politik (Executive Briefing), pemberian materi integritas dan dana kampanye dari KPU, serta pemberian materi E-Learning politik dengan pengurus partai politik sebagai pesertanya.
"KPK juga gencar menyerukan ‘Hajar Serangan Fajar’ di berbagai daerah sebagai upaya untuk mendukung kampanye anti-politik uang. Kampanye ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar menolak segala bentuk suap menjelang pemilu 2024," ujar Nawawi.
Tak hanya itu, KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan segala hal yang mereka lihat yang merupakan penyimpangan atau kecurangan di pelaksanaan pemilu,” jelas Nawawi.
Adapun tiga program ini sudah dijalankan bersamaan sejak terbentuknya KPU Pemilu 2024, beserta dengan tahapan-tahapan kegiatan Pemilu.
"Kami ada bersama-sama KPU dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu tahun depan,” pungkasnya.
Pemilu 2024 akan digelar Februari 2024 mendatang
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnya
Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.
Baca Selengkapnya
Fokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca Selengkapnya
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnya
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya
Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.
Baca Selengkapnya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi