Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selain Risma dan Ahok, PDIP juga kepincut Kang Emil buat jadi DKI 1

Selain Risma dan Ahok, PDIP juga kepincut Kang Emil buat jadi DKI 1 Ridwan Kamil. Instagram/@ridwankamil

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyatakan menimang nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Selain nama keduanya, ternyata PDIP juga mempertimbangkan nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk diusung sebagai calon orang nomor satu di ibu kota atau DKI 1.

"Ridwan Kamil juga kita lihat punya aspek positif. Dia bisa menjadikan kota Bandung monumental dimana rekam jejak kepeloporan Bung Karno juga ditempatkan dengan sangat baik di kota Bandung. Ini juga menjadi perhatian bagi PDIP," kata Sekjen PDIP Hasto Kristyanto di Rakernas PDIP, JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Hasto menjelaskan nama-nama seperti Ridwan Kamil, Risma maupun Ahok menjadi perhatian khusus bagi partainya untuk diusung di Pilgub DKI 2017. Sebab, ketiganya dikenal memiliki kinerja yang baik selama menjabat sebagai kepala daerah.

"Kami beri perhatian bagi mereka yang punya niatan baik membangun DKI. Sehingga menjadikan satu kontestasi siapa cagub terbaik tentu rakyat yang menentukan," katanya.

Selain nama ketiganya, Hasto juga menjelaskan mempertimbangkan nama-nama kader partainya sendiri. Seperti Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin.

Meski demikian, Hasto menegaskan partainya belum melakukan penjaringan secara resmi untuk Pilkada DKI Jakarta.

"Semua nama masuk tapi sekali lagi hingga saat ini kami belum melakukan penjaringan. Kami mencermati bagaimana Jakarta perlu kepemimpinan kuat dan merakyat tapi kepemimpinan yang juga seorang arsitek yang membangun Jakarta yang lebih manusiawi," ujarnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ridwan Hisjam Ungkap Begitu Jokowi Selesai dengan PDIP, Kembali Lagi ke Golkar
Ridwan Hisjam Ungkap Begitu Jokowi Selesai dengan PDIP, Kembali Lagi ke Golkar

Bagi Golkar, selalu menerima dengan tangan terbuka untuk kader-kadernya untuk kembali lagi.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya