Sekjen PPP sebut maraknya hoaks karena efek Pilpres 2014
Merdeka.com - Sekjen PPP Arsul Sani tidak sepakat dengan tudingan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang mengatakan maraknya hoaks karena Indonesia tidak punya partai oposisi yang kredibel. Menurutnya hoaks yang sekarang marak terjadi karena efek dari Pilpres 2014 lalu.
"Hoaks itu adalah efek dari Pilpres 2014 yang enggak selesai-selesai jadi bukan karena katakanlah partai koalisinya, bukan Partai Gerindra nya, jadi jangan seperti itu. Tapi ini efek dari Pilpres yang enggak selesai," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).
Arsul mengatakan saat ini hoaks terjadi karena ada kelompok Pilpres 2014 yang masih berhadap-hadapan hingga saat ini. Dalam hal ini, kata dia, pihak Kepolisian harus bertindak adil (fair).
"Makanya kan kita katakan ada MCA, katakanlah MCA yang ditangkap itu, tapikan juga ada kelompok yang lain, ya ini yang kemudian harus di-fairkan juga bahwa itu tidak datang dari satu kelompok. Katakanlah kelompok oposisi juga kelompok yang mendukung pemerintahan kan suka juga menyebarkan hoaks mengenai yang beroposisi terhadap pemerintahan," ungkapnya.
Terkait tindak lanjut penanganan hoaks, Arsul sebagai anggota Komisi III juga akan mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh Polri. Hal itu akan dia konfirmasi dalam rapat kerja di masa sidang DPR yang ke IV ini.
"Ini kan relatif baru artinya ketika kemudian Polri melakukan penindakan-penindakan itu Polri juga belum menyampaikannya tapi kami tentu nanti di Raker Kapolri di periode ini tentu akan kita tanya lebih dalam termasuk PPP akan tanya itu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menuding hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel. Dia menilai partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.
"Hoaks ada karena kita tidak punya oposisi kredibel. Tidak ada policy alternatif. Mainkan isu primordial saja. Yang setuju RT," katanya dikutip merdeka.com dari akun twitter miliknya, Kamis (8/3).
"Tesis utama kami, hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel, oposisi gagal menawarkan policy alternatif".
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaArsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin PSI lolos ke senayan karena kader partai yang dipimpin Kaesang itu berani mengkritik.
Baca SelengkapnyaAHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca Selengkapnya