Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan tafsir soal aturan pemanggilan anggota DPR harus seizin Presiden harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Cara ini dianggap bisa menjadi solusi atas polemik mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto dari panggilan KPK dengan dalih KPK harus mengantongi izin Presiden.

"Kalau memang masih memang merasa ada multitafsir tanyakan itu pada Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir tunggal dan final," kata Jhonny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Jhonny menyarankan Setnov sebagai seorang pimpinan lembaga negara lebih baik datang memenuhi panggilan KPK untuk memberikan contoh kepada bangsa dan negara.

"Jadi saya kira terapkan hukum sebaik-baiknya tentu di negara sebesar Indonesia demokrasi sedang berkembang maka harus dimulai dari pimpinan, politisi, pimpinan-pimpinan lembaga harus menjadi yang terdepan sebagai contoh yang baik bagi bangsa dan negara," tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menyatakan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk itu, Setnov disarankan menghormati proses hukum kasus e-KTP.

"Di hadapan hukum itu equality before the law harus kita hormati. Semuanya harus menghormati hukum tapi hak-hak hukum juga harus dilindungi jangan sampai demi hukum melanggar hukum tidak boleh itu," katanya.