Sebagai Oposisi, PKS Menyorot Masalah BPJS dan Korupsi di Era Presiden Jokowi
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera mengatakan catatan partainya sebagai oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin antara lain permasalahan defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), defisit perdagangan dan neraca keuangan, dan korupsi.
"Permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu segera mendapat solusi yang tepat. Keuangan BPJS Kesehatan harus dibedah dan diaudit total," kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/1).
Mardani mengatakan dengan manajemen yang profesional dan tidak untuk kegiatan yang populis, BPJS Kesehatan seharusnya menjadi lembaga pemangku kesehatan berkelas dunia karena memiliki peserta 192 juta orang.
Karena BPJS Kesehatan merupakan lembaga bentukan negara, Mardani menilai kebijakan BPJS Kesehatan juga seharusnya selaras dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
Terkait masalah defisit perdagangan dan neraca keuangan negara, Mardani menilai diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasinya.
"Defisit perdagangan dan neraca keuangan tidak akan bisa diatasi kecuali fundamental ekonomi Indonesia membaik. Industrialisasi, kemudahan investasi dan bisnis serta rasio pajak yang meningkat perlu diupayakan melalui literasi dan penegakan hukum," tuturnya.
Tentang korupsi, Mardani mengatakan sudah seperti kanker yang terus ada di Indonesia. Karena itu, perlu gagasan dan aksi yang tegas dan berani.
"Untuk menangani korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Bukan malah melemahkan dengan merevisi Undang-undang KPK," katanya.
Mardani mengatakan partainya akan konsisten untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"PKS akan istiqomah mengawal demokrasi yang tegak di Indonesia melalui proses check and balance," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPetugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya