SDA sebut kantor PPP dijaga dari orang yang tak berhak
Merdeka.com - Suryadharma Ali (SDA) menegaskan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro bukan diduduki, namun dijaga dari orang yang tak berhak. SDA mengatakan massa yang menjaga kantor PPP itu adalah kader yang setia kepadanya.
"Iya, itu anak-anak AMK, GPK dan GMPI yang setia pada saya menjaga kantor itu. Supaya jangan sampai didatangi oleh orang-orang yang tidak berhak, gitu," jelas SDA di Hotel Lingga Bandung, Rabu (17/9).
SDA menjelaskan, puluhan anak buahnya tersebut cuma melakukan penjagaan. Menurut dia, berbeda antara penjagaan dan pendudukan.
"Tidak, tidak diduduki, itu bukan pendudukan, itu penjagaan. Bedakan pendudukan dengan penjagaan. Orang kantor saya sendiri kok, masa saya duduki," kata SDA.
Seperti diketahui, Ketua DPW DKI Jakarta PPP, Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengerahkan ratusan anak buahnya untuk mengamankan markas PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurutnya, tugas ini diemban atas perintah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).
Lulung menjelaskan, pengaman ini dilakukan agar tidak dikuasai kubu Emron Pangkapi. Haji Lulung menganggap kubu Emron merupakan orang zalim.
"Saya kapasitas kan wilayah Jakarta, oleh karenanya dalam hal ini Pak SDA menugaskan saya mengamankan kantor DPP. Supaya asetnya terjaga dari orang yang tidak bertanggungjawab dan zalim dari partai," kata Lulung di Markas PPP, Selasa (16/9).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sejumlah hal yang perlu ada perubahan, terutama yang menyangkut masalah manajemen SDM.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaKetua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno, mengklaim partainya sudah melampaui 4 persen atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnya