Merdeka.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly hanya dicatut oleh gerakan kudeta Partai Demokrat. Begitu juga dengan Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud dan Menkum HAM Yasonna Laoly juga dicatut namanya," kata SBY melalui video, Rabu (24/2).

"Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KaBIN Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," imbuh di.

SBY meyakini pejabat pemerintahan tersebut memiliki integritas dan tidak tahu menahu, serta tak masuk akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," tuturnya.

SBY mengatakan, apa yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak diketahui Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, Jokowi memiliki integritas berbeda dengan pembantu dekatnya itu.

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko, adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas, yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," kata SBY.

Apa yang dilakukan Moeldoko, justru sangat mengganggu dan merugikan nama baik Jokowi. "Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY membenarkan pernyataan Partai Demokrat memiliki beda pandangan dengan pemerintah setelah Mensesneg Pratikno mengatakan gerakan kudeta itu hanya persoalan internal.

"Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, nyata sekali, gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal. Dan unsur eksternal itu, paling tidak, adalah seorang pejabat penting di pemerintahan," pungkasnya.