Saat masih di MPR, Hamdan Zoelva pernah usul pilkada langsung

Merdeka.com - Begitu disahkan DPR pada Jumat pekan lalu, UU Pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD langsung digugat oleh sejumlah masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah MK akan mengabulkan permohonan para pemohon itu?

Sejumlah prediksi bergulir mengenai kemungkinan MK akan mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Salah satu dasar alasan bagi mereka yang optimis gugatan dikabulkan adalah pernyataan Ketua MK Hamdan Zoelva saat dia menjadi anggota MPR 1999-2004.

Saat itu, Hamdan yang masih menjadi politikus Partai Bulan Bintang (PBB) sangat vokal dalam proses amandemen UUD 1945. Dia bahkan dijadikan juru bicara F-PBB di MPR untuk membahas amandemen konstitusi dalam empat tahap.

Nah, dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 yang dimuat di website MK, Hamdan tercatat pernah mendukung pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

"Untuk masa depan dan menciptakan checks and balances maka presiden dapat dipilih langsung dalam pemilu sehingga kepala-kepala daerah dapat dipilih langsung juga oleh rakyatnya di daerah masing-masing," kata Hamdan.

Meski demikian soal pilkada langsung itu hanya pendapat Hamdan seorang pada periode 1999-2004. Kini saat UU Pilkada digugat ke MK, atau lebih dari 10 tahun kemudian, ada delapan hakim konstitusi lain yang belum diketahui pandangannya mengenai mekanisme pilkada yang sesuai konstitusi.