Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
PDI Perjuangan melakukan gugatan kepada KPU melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Pilpres 2024. PDI Perjuangan menganggap KPU melakukan dugaan perbuatan melawan hukum sehingga mengajukan gugatan ke PTUN.
Terkait gugatan PDI Perjuangan ke PTUN ini, Ganjar Pranowo angkat bicara.
Ganjar mengatakan dirinya menyerahkan semua prosesnya ke pengadilan termasuk apakah akan disidangkan atau tidak gugatan tersebut.
"Kita tunggu prosesnya saja. Apakah nanti mendaftar diterima atau tidak. Disidang atau tidak. Kita serahkan pada pengadilan," kata Ganjar pada wartawan di kediamannya, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (24/4).
Sedangkan mengenai kelanjutan Hak Angket, Ganjar menerangkan jika itu merupakan kewenangan dari partai politik dan para anggota DPR RI.
Ganjar menyebut dirinya bukan anggota DPR RI dan menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
"Itu nanti di parlemen. Saya bukan anggota dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahasnya," tutur Ganjar.
"Tugas saya dan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK. Itu (putusan MK) final and binding," tutup Ganjar.
Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kubu paslon Capres-Cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kompak menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, para jenderal ini tidak satu kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Baca Selengkapnya
“(Mereka) kader individu? Kalau individu boleh kita sebut oknum, itu bisa terjadi dari partai apapun,” kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi