PPP tak percaya data gaji anggota DPR terbesar ke-4 sejagat

Merdeka.com - Sekretaris Jendral (Sekjen) PPP Romahurmuziy menyikapi sinis data yang dirilis Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan IMF yang menyatakan gaji anggota DPR RI adalah terbesar ke-4 sedunia. Menurut dia, data tersebut tidak dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Politisi yang akrab disapa Romy ini mengaku baru mendengar lembaga internasional Ipsa. Romy lebih percaya dengan kajian Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) soal gaji DPR ketimbang data Ipsa dan IMF.

"Saya baru dengar nama lembaga itu. Yang saya tahu, datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengingat hasil studi kawan-kawan BURT tidak demikian," jelas Romy dalam pesan singkat, Senin (29/7).

Selain itu, menurut Romy, Ipsa adalah lembaga baru yang hasil temuan-temuannya masih harus dikaji ulang.

"Saya baru cek, lembaga itu milik House of Common-nya Inggris, baru didirikan tahun 2009, jadi lembaga yang sangat baru, yang kualitas publikasinya juga masih sangat dipertanyakan," ujarnya.

Namun demikian, Ketua Komisi IV DPR ini mengakui bahwa kinerja DPR saat ini kurang optimal. Dia beralasan, kurangnya kinerja dewan karena banyak perangkat pendukung yang tidak memadai untuk membantu optimalisasi kinerja legislator.

"Yang jelas, dengan atau tanpa studi tersebut, kinerja DPR harus terus ditingkatkan. Terutama kinerja legislasi. Kalau kinerja anggaran, kemampuan perangkat pendukung DPR hari ini memang jauh dari memadai. Ke depan harus dilengkapi semacam CBO, Congressional Budget Office. Sehingga pembahasan anggaran, bukan karena like dislike atau berdasar wewenang alokatif daerah pemilihan, tapi karena kebutuhan program dan daerah prioritas," tegas dia.

Dia menuturkan, perbandingan gaji anggota dewan kepada pendapatan per kapita sangat tidak memadai digunakan. Sebab, kata dia, biaya penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa diukur dengan memperbandingkan dari pendapatan per kapita.

"Sederhana saja, kalau harga tiket pesawat per 1 jam perjalanan rata-rata di seluruh dunia antara USD 120 misalnya, apakah maknanya harga tiket pesawat Indonesia termahal keempat juga karena itu maknanya sekian kali pendapatan per kapita?" jelas Romy mempertanyakan hasil temuan Ipsa itu.

Karena itu, dia menyimpulkan bahwa hasil temuan yang dipublikasi oleh Ipsa sangat tidak relevan. Apalagi, tambah dia, data Ipsa dijadikan tolak ukur kinerja anggota DPR selama ini.

"Data tersebut tidak relevan menjadi tolak ukur kinerja parlemen, karena pendapatan anggota-anggota lembaga negara seperti presiden, para menteri, hakim MK, anggota BPK bahkan komisi-2 negara, juga akan terbandingkan salah satu yang tertinggi di dunia kalau cara membandingkannya dengan pendapatan per kapita seperti itu," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Data Ipsa dan Dana Moneter Internasional (IMF) terbaru, Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia. Data ini juga dirilis majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013.

Berapa sebenarnya gaji anggota DPR di Indonesia hingga menjadi salah satu terbesar sejagat. Menurut data yang diperoleh merdeka.com, seorang anggota DPR yang duduk di kursi legislatif itu setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 15.510.000. Sementara mereka juga masih mendapatkan tunjangan listrik Rp 5.496.000, tunjangan aspirasi Rp 7.200.000, tunjangan kehormatan Rp 3.150.000, tunjangan komunikasi Rp 12 juta, dan tunjangan pengawasan Rp 2.100.000.

Apabila ditotal, jumlah bersih yang diperoleh seorang anggota DPR tiap bulan yakni Rp 46.100.000. Sehingga setiap tahunnya para anggota DPR mengantongi gaji sebesar Rp 554 juta. Asumsi ini tak berbeda jauh dengan data Ipsa dan IMF yang menyebut gaji anggota DPR di Indonesia USD 65.000 per tahun.