Politisi Demokrat sebut perlu strategi baru agar poros ketiga bisa terbentuk
Merdeka.com - Ketua Departemen Koordinasi kesejahteraan Rakyat Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan perlu strategi baru terkait dengan poros Pilpres 2019. Sebab kata dia, poros ketiga akan sulit terbentuk jika PAN dan PKB merapat pada koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Poros ketiga ini kan harus 20 persen ya, saya belum menghitung ya, jika Partai Demokrat 10 persen, PAN berapa persen lalu PKB berapa persen. Jika lari satu kan berarti ini ada yang kosong, tentu harus ada strategi lain," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).
Dede menyayangkan jika dalam Pilpres 2019 hanya terdapat dua poros. Namun, Ketua Komisi IX DPR ini menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nantinya akan membahas secara serius terkait dengan wacana poros ketiga itu.
"Tentu nanti Pak Ketua Umum (SBY) kan ada obrolan yang serius tapi sampai saat ini belum ada obrolan itu," ujarnya.
Secara pribadi, Dede menilai, dua poros semakin menggambarkan pengulangan duel di Pilpres 2014 antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal, lanjutnya, semakin banyak pilihan semakin bagus.
"Seperti mengulang pemilu 2014 kemarin , seolah-olah rakyat Indonesia ini sedikit sekali. Menurut saya pribadi bukan partai ya, semakin banyak poros semakin bagus. Jadi opsi-opsi itu bisa diterima oleh publik," ucapnya.
Diketahui, dalam Pilpres 2019 mendatang terdapat dua calon yang kuat untuk bisa maju Pilpres 2019. Calon tersebut adalah Presiden Jokowi dan Prabowo.
Jokowi saat ini sudah didukung lima partai pendukung yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, dan PPP. Sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga kini belum mendeklarasikan dirinya maju pilpres dan kemungkinan akan menggaet PKS sebagai rekan koalisi. Partai yang belum menentukan pilihan adalah PAN, PKB, dan Demokrat.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaStrategi Jokowi di Debat Pilpres 2014 Pakai Singkatan Sukses Bikin Prabowo Bingung, Kini Dipakai Gibran
Penampilan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres menarik perhatian publik.
Baca SelengkapnyaJawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya