PKS sebut Perppu Pilkada bentuk ketakutan SBY

Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro Partai Kesehatan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai rencana penerbitan Perppu pengganti UU Pilkada adalah sebuah bentuk ketakutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hidayat mengatakan untuk mengeluarkan Perppu salah satunya harus dilandasi adanya kegentingan dan situasi yang mendesak.

"Menurut saya itu gak genting dan mendesak, cuma karena didemo atau dikritik di Twitter, itu pun cuma di Jakarta dan itu gak menyentuh seluruh rakyat Indonesia," kata Hidayat kepada merdeka.com, Selasa (30/9).

Menurutnya, rakyat Indonesia tahu pemerintah menerima RUU Pilkada disahkan pada paripurna DPR lalu. Saat itu pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Kalau sudah begini dimajukan publik malah bingung sama SBY," katanya.

Presiden SBY mengaku akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada. SBY mengaku akan mengajukan Perppu tersebut setelah menerima draf hasil sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada lalu.

"Saya sedang siapkan Perppu yang intinya Perppu ini saya ajukan ke DPR setelah katakan hari ini atau besok draf hasil sidang paripurna kemarin, aturan mainnya harus saya tanda tangani dan setelah tanda tangan sungguh dengar kehendak penolakan rakyat hidup tiba-tiba berubah, maka kandungan Perppu ini pilkada langsung dengan perubahan. Pada saat yang sama saya ajukan Perppunya," kata SBY di acara pertemuan seluruh kader Demokrat yang lolos sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).