Merdeka.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai pernyataan politikus senior Amien Rais menyebut Presiden Jokowi menjalani politikotoritarianisme tak memiliki dasar yang jelas.

Menurutnya, kebebasan berbicara masyarakat Indonesia telah dijamin sepanjang tak melanggar undang-undang. Sebagaimana, pernyataan kritikan dari Amien Rais menjadi bukti Pemerintahan Jokowi tidak tangan besi.

"Termasuk Pak Amien juga boleh berkata apa saja untuk mengkritik pemerintah. Lalu bila sekarang disebut otoriter seperti Orde Baru, itukan bicara berbeda dengan pemerintah, apalagi mengkritisi atau menyerang. Akhirnya ada dua, yakni ditangkap atau dituduh sebagai organisasi maupun orang pelanggar," ujar Karding kepada merdeka.com pada Minggu (16/8).

Sedangkan pada rezim Jokowi, kata Karding, tidak bisa disamakan dengan rezim otoriter karena masyarakat memiliki kebebasan dalam berpolitik, berpartai, berserikat, hingga membentuk organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan UU maupun UUD.

"Kalau zaman dulu yang disebut otoritarian itu kan seperti tidak boleh membuat organisasi di luar itu, akan sulit untuk didirikan. Tetapi sekarang berbeda," katanya.

Selain itu, Karding menilai bukti tak adanyaotoritarianisme dalam Pemerintahan Jokowi, yakni dalam pemilihan kepala desa, bupati, wali kota, gubernur tak ada intervensi.

"Oleh karena itu, saya kira sekarang kita berada di era demokrasi yang baik mungkin ada masih kekurangan yang harus diperbaiki. Ya saya kira itu hanya proses saja dan Jokowi selaku presiden saya kira adalah sosok yang sangat demokratis," pungkasnya.

Sebelumnya, Politisi senior Amien Rais menyebutkan era kepemimpinan Presiden Jokowi semakin menunjukan pola-polaotoritarianisme dalam menjalankan pemerintahannya, dengan membanting esebsi demokrasi.

Hal itu disampaikan Amien melalui chanel youtube amienraisofficial, dengan judul 'Pilihan Buat Pak Jokowi: Mundur Atau Terus', seri 4 'Otoriterisme Makin Pekat, Sabtu (15/8).

"Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis pada awal mulanya. Kemudian berubah menjadiotoritarianisme tak terkecuali di Indonesia," kata Amien.