PKB Nilai Saran Sujiwo Tejo Soal Anak dan Mantu Jokowi 'Alarm' Demokrasi

Merdeka.com - Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai saran seniman Sujiwo Tejo agar anak dan mantu Presiden Joko Widodo mundur dari Pilkada sebagai pengingat. Dalam rangka mendorong demokrasi agar menjadi lebih baik.

Karding mengatakan, perlu pendidikan politik agar masyarakat memilih orang yang pantas menjadi kepala daerah melalui indikator seperti kemampuan, integritas dan sebagainya.

"Jadi, walaupun apa yang disampaikan Kang Sujiwo Tejo itu satu masukan yang tentu juga harus mendapatkan semacam pengingat bagi kita untuk bisa mengembangkan demokrasi agar demokrasi kita semakin baik dan semakin sempurna," kata Karding kepada wartawan, Senin (31/8).

Karding mengatakan, dalam demokrasi semua warga negara berhak mencalonkan dan dicalonkan dalam Pemilu.

Sulit Dihindari

Namun, ia mengakui tidak dapat dihindari orang dekat Presiden Jokowi sekalipun maju kontestasi calon kepala daerah.

"Maka pencalonan terhadap seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan pemilik kekuasaan seperti presiden itu adalah sesuatu yang sulit kita hindari," ucap anggota DPR Komisi I ini.

Namun, Karding mendorong aturan main atau sistem pemilu yang mampu meminimalisir intervensi atau campur tangan kekuasaan. Menurutnya penting sistem tersebut terus disempurnakan.

"Jadi, yang penting, kalau menurut saya, bagaimana sistem yang ada disempurnakan terus menerus agar tidak ada celah intervensi, tidak ada celah conflict of interest," jelasnya.

Saran Sujiwo Tejo

Sebelumnya, dalam pertemuan Mahfud MD dengan para seniman di Yogyakarta, Sujiwo menitipkan pesan dan masukan untuk Presiden Jokowi lewat Mahfud MD. Masukan kepada Jokowi ini berkaitan dengan Pilkada 2020.

Sujiwo menyarankan kepada Jokowi agar putra dan mantunya lebih baik mundur dari Pilkada. Saran ini disampaikan Sujiwo demi kekompakan masyarakat.

"Karena beliau (Jokowi) enggak datang saya nitip (ke Mahfud MD). Kalau masyarakat mau kompak lagi mbok anak sama mantu (Jokowi) itu mundur Pak dalam pencalonan pilkada," saran Sujiwo.

Sujiwo menjabarkan, maju dalam Pilkada merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di atas aturan itu ada yang disebut Sujiwo sebagai etika.

"Karena dengan itu (mundur dari Pilkada) kita percaya lagi Pak. Tolong pesen. Kalau nggak bisa mundur secara hukum, enggak papa. Setiap warga punya hak. Tapi di atas hukum kalau enggak salah ada etika ya pak. Itu saja (pesan untuk Jokowi),” ucap Sujiwo.