PKB Bantah Amien Rais: Penghargaan ke Fahri & Fadli Bentuk Demokrasi Kelas Tinggi

Merdeka.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyatakan pernyataan politisi senior Amien Rais soal politik pecah belah yang dilakukan Pemerintah Jokowi tak memiliki bukti. Menurutnya, pemerintah tetap menjaga demokrasi.

Salah satu buktinya yakni pemberian penghargaan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon dan Wakil ketua umum Partai Gelora, Fahri Hamzah atas anugerah Bintang Mahaputera Nararya yang diberikan Presiden Joko Widodo. Padahal Fadli dan Fahri seringkali mengkritik segala kebijakan Pemerintahan Jokowi.

"Salah satu bukti demokrasi tidak hilang itu pemberian penghargaan kepada Fahri dan Fadli yang notabene semata ini berbeda dan kerap mengkritik. Itu jadi bentuk demokrasi kelas tinggi," kata Karding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/8).

Oleh sebab itu, dia melihat tak ada fakta politik pecah belah yang dilakukan Presiden Jokowi. Terlebih posisi pemerintah yang turut didukung oleh mayoritas partai politik Islam, hanya PKS lah yang memilih untuk beroposisi.

"Kalau yang disebut pecah belah itu Islam itu tidak, karena faktanya pak Jokowi didukung oleh partai Islam kecuali PKS. Apalagi, tokoh muslim pendukung jokowi juga lebih banyak. Mungkin hanya kelompok yang memang relatif keras, mungkin yang berbeda," jelasnya.

"Tetapi itu kan akibat dari dua pilpres yang memang Pak Jokowi tidaklah didukung. Jadi wajar saja kalau butuh waktu untuk merangkulnya. Tetapi, posisi wakil Kiai Ma'ruf saya kira tak perlu diragukan lagi posisi beliau sebagai tokoh muslim," tambahnya.

Sementara itu, Karding mengklaim selama masa pemerintahan Jokowi demokrasi telah dijalankan secara terbuka seluruhnya dalam proses kebijakan. "Jadi saya kira pernyataan politik belah bambu itu saya kira hanya pernyataan dari Pak Amien yang notabene sudah berbeda pilihan, padahal indeks demokrasi juga baik-baik saja," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Politikus senior Amien Rais menilai Indonesia semakin tidak bersinar bahkan cenderung meredup. Amien melihat ada kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani muncul.

"Saudara-saudaraku saya lihat dan cermati bahwa dalam pergaulan antar bangsa dewasa ini Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar malahan semakin meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani. Kemanusian kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusian agak zalim dan tidak lagi berdadab," kata Amien seperti disiarkan dalam kanal Youtube Amien Rais Offisial, dikutip merdeka.com, Kamis (13/8).

Video itu diberi judul: Pilihan Jokowi: Mundur atau Terus. Episode 1. Bangsa Indonesia Dibelah. video yang diunggah 10 jam lalu telah ditonton 627 orang. Amien mengatakan, persatuan Indonesia semakin goyah. Politik adu domba semakin terlihat.

"Kerakyatan kita cenderung membuang hikmah serta keunggulan prinsip permufakatan, permusrawarakatan dan perwakilan. Mayoritas rakyat kecil kita belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, tetapi lebih sering menderita, kezaliman sosial dari mereka yang berkuasa dan berharta," ujar pendiri PAN tersebut.

Amien menilai kehidupan politik, sosial ekonomi, penegakan hukum serta kehidupan moral bangsa terus mengalami kemerosotan. Dia khawatir kemerosotan di pelabagai bidang kehidupan itu membuat Indonesia semakin jatuh.

"Tidak mustahil pula proses kemerosotan multi-dimensional itu mmbuat semakin redup kehidupan bangsa kita, menjadikan seolah bangsa Indonesia tanpa masa depan," kata dia.

Amien pun menyinggung demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Menuruta dia, sejak menjadi prediden pada 2014- 2019 hingga saat ini, perkembangan politik nasional semakin jauh dari spirit demokrasi.

"Tidak berlebihan bila dikatakan hasil pembangunan politik di masa Jokowi telah memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata Amien.

Amien menilai kehidupan demokrasi yang kian jauh itu dikarenakan kecurgiaan dan ketakutan rezim Jokowi terhadap umat Islam yang berisikap kritis dan korektif. Dia menuding kriminalisasi dan demonisasi serta persekusi terhadap para ulama sangat terlihat jelas.

Dia pun menyinggung gaya politik Jokowi yang disebutnya sebagai partisan. Yang mana menurut Amien, cenderung memihak kelompok kalangan tertentu.

"Sampai sekarang penyakit politik bernama partisanship itu tetap menjadi pegangan rezim Jokowi dalam menghadapi umat islam yang kritis terhadap kekuasaannya. Para buuzzer bayaran dan juga para jubir Istana diberbagai diskusi atau acara dibanyak stasiun televisi seminar menambah kecurigaan banyak kalangan terhadap politik Jokowi yang beresensi politik belah bambu. Menginjak sebagian dan mengangkat sebagain yang lain," kata Amien.