Pemerintah Pakai AD/ART Demokrat 2020 untuk Verifikasi Kubu Moeldoko

Pemerintah menolak permohonan pendaftaran pengurus Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut keputusan itu tidak berdasarkan argumentasi AD/ART yang disampaikan kubu Moeldoko.

Yasonna mengatakan, dalam verifikasi pengurus Demokrat KLB Deli Serdang menggunakan AD/ART Demokrat tahun 2020 yang diajukan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Bahwa ada argumen yang disampaikan kepada kami kami tentang AD/ART Demokrat. Kami menggunakan rujukan AD/ART yang telah terdaftar telah disahkan dicatatkan di Kemenkumham tahun 2020 lalu," kata Yasonna dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan dalam verifikasi penyelenggaraan KLB itu, Kemenkumham melihat syarat dalam AD/ART Demokrat tahun 2020. Bahwa harus usulan 2/3 PD dan 1/3 DPC serta harus seizin Majelis Tinggi.

Bila ada berargumen hal itu melanggar UU Partai Politik, Kemenkumham tidak berwenang menilai hal tersebut. Kemenkumham hanya mengikuti dokumen resmi AD/ART tahun 2020 untuk melakukan verifikasi.

Yasonna pun mengusulkan agar perdebatan itu dibawa ke ranah pengadilan. Ia menyarankan kubu Moeldoko menggugat ke pengadilan jika AD/ART ini dirasa tak sesuai UU Parpol.

"Dan argumen-argumen ttg anggaran dasar tersebut disampaikan pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya biar itu menjadi ranah pengadilan," kata Yasonna.

"Jika pihak KLB Demokrat Deli Serdang merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Parpol silakan digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum," pungkasnya.