PDIP Pilih Jadi Oposisi, Siap Kritisi Bupati dan Wakil Bupati Jember Terpilih

Merdeka.com - PDIP mendeklarasikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan bupati-wabup Jember yang akan segera dilantik pada 17 Februari 2021 mendatang. Namun PDIP menegaskan tidak akan menjadi oposisi yang menghambat program-program pemerintah.

"Hal-hal yang bersifat transaksional, kami tidak akan terlibat di dalamnya. Tetapi bukan berarti kami akan selalu menghambat setiap program pemerintahan bupati-wabup Jember," Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Jember Widarto dalam jumpa pers di kantor partai tersebut pada Rabu (10/2).

PDIP menyatakan akan mendukung kebijakan Hendy-Firjaun jika berpihak kepada rakyat, terutama utamanya wong cilik. Namun akan mengkritik melalui wakilnya di parlemen, jika kebijakan tersebut dirasa merugikan. Sebagai oposisi, PDIP juga siap tidak kebagian 'kue kekuasaan'.

"Dalam masa konsolidasi demokrasi seperti saat ini, partai politik menjadi sangat penting tidak hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis di luar pemerintahan. PDI Perjuangan Jember, termasuk Fraksi PDI-P di DPRD Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances," ujar dia.

Menurut dia, ini menjadi pengalaman pertama bagi PDIP menjadi oposisi di Jember. Sebab, sejak awal reformasi, partai berlambang banteng moncong putih ini selalu menang dalam pemilihan bupati, baik ketika pemilihan lewat DPRD maupun ketika sudah pemilihan langsung.

"Kami membayangkannya, ini akan seperti ketika kami di tingkat nasional berada di bawah pemerintahan SBY selama 2 periode. Kami akan kritis konstruktif,” ujar alumnus Universitas Jember ini.

Dalam Pilkada 2015 lalu, PDIP berhasil mengantar pasangan Faida-Abdul Muqit Arief menjadi bupati-wabup Jember. Tetapi, hubungan PDIP kemudian dengan Faida memburuk. PDIP juga menjadi salah satu fraksi yang paling gigih mendorong DPRD Jember memakzulkan bupati Faida.

"Ini juga menjadi alasan atau bukti bahwa kami kemarin menentang bupati bukan karena alasan transaksional atau tidak dapat apa-apa. Tetapi karena memang ada sesuatu yang harus dikritis dari bupati Faida,” ucap Widarto.

Untuk membuktikan komitmennya sebagai oposisi yang sehat, PDIP berjanji akan mendorong bupati-wabup Jember yang baru untuk segera memulai pembahasan APBD 2021. Wakil PDIP di DPRD Jember siap mendukung percepatan pembahasan APBD 2021 dengan eksekutif.

"Karena APBD itu adalah hak rakyat. Tidak mungkin pemerintahan bisa berjalan jika tidak ada APBD,” tambah Tabroni, anggota Badan Anggaran DPRD Jember dari Fraksi PDIP.

Sebagaimana diketahui, saat ini Jember masih belum memiliki APBD 2021. Akibatnya, gaji ASN dan operasional pemerintah sejak awal 2021 sempat terhambat.

Salah satu yang disorot adalah soal penangan Covid-19. PDIP Jember berharap, bupati-wabup yang baru tidak mengulang kesalahan bupati Faida yang menggunakan anggaran penanganan Covid-19 hanya untuk pencitraan semata.

“Program yang bersifat karitatif memang perlu untuk beberapa kelompok masyarakat. Tetapi itu tidak bisa sepenuhnya. Kami mendorong agar program-program penanganan Covid-19 bersifat pemberdayaan agar masyarakat bisa bangkit. Jangan sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang,” tegas Tabroni.