'Panggil Boediono soal Century, DPR cuma cari panggung'
Merdeka.com - Salah satu inisiator angket Bank Century, Akbar Faizal kecewa dengan keputusan Tim Pengawas Century yang berencana memanggil Wapres Boediono . Menurutnya, lebih baik DPR melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ketimbang cari panggung dalam pemanggilan Boediono 18 Desember mendatang.
"Keputusan DPR memanggil kembali Wapres Boediono ke Timwas sangat mengecewakan saya. DPR tak juga bosan melukai konstitusi kita dan semata memikirkan panggung dan kepentingan jangka pendek dari kasus ini," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12).
Mantan politikus Hanura ini bahkan menyebut pemanggilan Boediono hanya dijadikan panggung politik jelang 2014. Dia juga menilai, hal ini menunjukkan DPR hanya ingin membuat kasus Century seperti hiburan semata.
"Saya menolak cara-cara DPR menegakkan konstitusi dengan cara-cara entertainment seperti ini. Saya mengingatkan kembali DPR bahwa saya satu-satunya yang meminta Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada rapat paripurna kasus Century 3 April 2010," imbuhnya.
Politikus NasDem ini pun menantang kepada DPR untuk mengajukan HMP kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu, justru akan lebih menunjukkan sikap ksatria DPR.
"Kalau DPR berani maka bawa sekarang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan ajukan HMP. Itu sikap ksatria dalam bertata negara. Saya meminta DPR menghentikan rencana pemanggilan itu dan segera ajukan HMP ke MK," tutur dia.
Diaa pun menilai wajar jika Boediono menolak untuk menghadiri undangan timwas. "Saya juga bisa MEMAHAMI jika Wapres Boediono menolak datang ke DPR. Kami rakyat Indonesia menunggu sikap ksatria DPR di hadapan konstitusi Republik Indonesia," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya