Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku tidak keberatan jika terbentuk poros ketiga dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun, ia menekankan poros ketiga itu untuk tidak disebut sebagai poros partai politik islam.

"Saya kira tidak ada yang keberatan dengan pembentukan poros ketiga," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3).

"Kalau kemudian sekarang muncul ini jangan sampai kembali lagi islam dan non islam itu yang tidak boleh. Bahwa bangsa ini memang majemuk kita sudah akui bersama sejak merdeka sampai sekarang dan coba lihat tidak ada menemui masalah-masalah itu," lanjutnya.

Anggota Komisi I ini mengatakan bahwa sekarang ini memang kebetulan ada dua partai yang belum menentukan arah dukungannya dan masih membuka peluang poros baru. Kebetulan partai itu merupakan basis Islam. Hal itu, kata dia, tidak boleh dibeda-bedakan.

"Saya hanya dengar poros ketiga tapi kalau dipojokkan kebetulan PAN, PKB. Di PKB pun bukan semua orang Islam dan di PAN pun tidak semua orang Islam. Kita sangat plural, jangan lagi misalnya kebetulan PAN, PKB dan PKS yang ini kemudian disebut poros islam," ungkapnya.

Lewat adanya tiga poros, Nurhayati menilai akan membuat calon presiden menjadi banyak dan menurutnya hal itu bagus. Sehingga bisa memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia.

"Makin banyak calon makin banyak pilihan. Kalau sekarang misalnya daerah yang istilahnya kotak kosong sebetulnya masyarakat tidak punya pilihan," ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, ada kemungkinan terbentuk poros ketiga pada Pilpres 2019. Peluang itu, kata dia, masih terbuka lebar. Ketua DPP PKB Lukman Edy partai basis Islam akan menjajaki poros baru untuk menghadapi Pilpres 2019. Partai-partai yang disinyalir bakal ikut adalah PKB, PAN, dan PKS.

PAN sendiri telah menyatakan tak merapat ke koalisi pemerintahan. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan masih terbuka peluang poros baru di luar koalisi Jokowi dan Prabowo. PAN memberikan sinyal tak harus mengikuti Prabowo dan memungkinkan membentuk poros baru.