NasDem yakin Jokowi tak akan kurangi jatah menteri dari parpol

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera melakukan perombakan komposisi menteri Kabinet Kerja. Spekulasi adanya perombakan muncul setelah Mensesneg Pratikno menyampaikan larangan bagi para menteri untuk keluar Jakarta selama sepekan ini.

Para menteri harus tetap berada di Jakarta hingga 29 Juli 2016 besok. Wacana pergantian menteri muncul setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar merapat menjadi partai pendukung pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Politikus NasDem, Taufiqulhadi meyakini bila Presiden Jokowi tak akan mengurangi jatah menteri dari partai politik. Apalagi, partai-partai pendukung sejak awal mengawal kemenangan Jokowi kala Pilpres 2014.

"Menurut saya Presiden tidak akan mengurangi jatah partai politik. Karena apa, yang dibutuhkan oleh Presiden adalah kestabilan Pemerintah. Kalau kestabilan Pemerintah itu dianggap pilar sekarang belum cukup kuat. Ada 5 pilar, PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, PPP yang sudah tertancap mendukung Presiden," kata Taufiqulhadi kepada merdeka.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Justru, menurutnya, Presiden akan menambah jatah menteri dari partai guna menjaga kestabilan politik di pemerintahan. Apalagi dengan bergabungnya PAN dan Golkar, Presiden akan mempertimbangkan untuk menempatkan kader kedua partai itu di kabinet.

"Mungkin Presiden perlu menambah pilar baru, ada dua apakah itu PAN dengan Golkar menjadi 7. Maka menurut saya rasa tidak mungkin Presiden menambah partai lain dan mengurangi partai yang lain. Dan yang tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi memiliki kesantunan politik," jelasnya.

Saat ditanya, apakah Partai NasDem khawatir jika jatah menterinya diambil dan digantikan dengan tokoh lain, Anggota Komisi III mengaku tidak mau ambil pusing. Perubahan komposisi kabinet, lanjutnya, tidak akan mempengaruhi dukungan Partai NasDem kepada pemerintah.

"Kami tidak ada khawatirkan sama sekali, toh menurut saya kan belum tentu Presiden akan mengurangi jatah partai politik," tandasnya.

(mdk/sho)