Menteri-menteri Jokowi tak akur, implementasi Nawacita kabur
Merdeka.com - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menuturkan, saling kritik antar menteri-menteri kabinet kerja berdampak panjang pada implementasi program Nawacita Jokowi-JK. Menurutnya, tak maksimalnya pelaksanaan Nawacita tidak lepas dari kegaduhan di internal kabinet kerja.
Tidak akurnya menteri-menteri terlihat dari saling kritik secara terbuka antara Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said atau dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Bahkan sebelumnya publik disajikan perseteruan Menko Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla.
"Jadi antar menteri satu sama lain masih belum sinkron. Mana bisa menjalankan Nawacita?," kata Almuzzammil Yusuf dalam Talk Show bertajuk 'Mengukur Kinerja Kabinet Kerja' yang digelar Habibie Centre di Le Meridien Hotel Jakarta Selatan, Selasa (24/11).
Meski begitu dia tetap mengapresiasi beberapa langkah pemerintahan Jokowi yang tidak dilakukan pemerintahan SBY. Semisal menghukum mati bandar narkoba dan menjaga sumber daya alam kelautan Indonesia dengan menindak tegas pelaku illegal fishing.
"Pemerintah Jokowi di sini peka terhadap masa depan anak bangsa dengan memberantas narkoba, meskipun harus dibayar mahal dengan hubungan diplomatis dengan beberapa negara seperti Brasil kemarin" katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca SelengkapnyaKabarnya karena perbedaan kutub politik di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaPratikno mencontohkan, berkontribusi tidak harus selalu dari jalur eksekutif.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca Selengkapnya