Mendagri: Harus ada uji publik jika pilkada lewat DPRD

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan harus ada uji publik jika akhirnya pilkada dilakukan melalui DPRD. Hal ini untuk memastikan DPRD benar-benar menyerap aspirasi rakyat.

"Harus juga ada uji publik. Harus ada penyerapan aspirasi rakyat, dan terbuka. Ini kalau dipilih tidak langsung," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin sore.

Namun, jika pilkada tetap langsung, Gamawan juga ingin ada pembenahan. Seperti penghematan anggaran dalam pilkada.

"Kalau langsung, kita juga harus benahi yang ada sekarang ini supaya lebih baik. Karena dengan biaya besar, jumlah kepala daerah terkena korupsi juga besar," ujarnya.

Gamawan bercerita, dalam awal pembahasan pilkada di tingkat provinsi memang diusulkan lebih baik dilakukan secara langsung, tidak oleh DPRD. Sementara pilkada lewat DPRD diwacanakan untuk tingkat kabupaten/kota saja.

"(Wacana dipilih DPRD) Itu untuk Kabupaten/kota, untuk provinsi, pemerintah lebih memilih langsung," ujar dia.

Konsep usulan seperti ini, kata Gamawan, merujuk pada kasus kematian 75 orang saat kampanye pilkada tingkat kabupaten/kota. Dia tidak ingin kejadian itu terulang kembali.

"Konsepnya dulu, karena konflik sampai orang meninggal 75 itu terjadi di kabupaten/kota, tidak di provinsi. Pembakaran di kab/kota, tidak di provinsi. Hubungan sosial yang rusak di beberapa daerah juga di kab/kota tidak di provinsi. Karena itu, pemerintah tawarkan gubernur dipilih langsung, tapi bupati walkot tidak," jelasnya.

Namun, karena pembahasan di DPR berkembang, saat ini pilkada di tingkat provinsi juga diwacanakan lewat DPRD. Awalnya, lanjut Gamawan, usulan pemerintah hanya di tingkat kabupaten/kota, karena faktor potensi konflik itu.

"Pembahasan di Dewan kan berkembang. Awalnya langsung sebagian besar, sekarang tidak langsung sebagian besar. Nah ini kita masih cermati itu, dan apa pun pilihan karena hak legislasi ada di DPR," jelasnya.

Gamawan juga mengatakan, usulan dipilih oleh DPRD juga faktor penghematan anggaran. Selama ini, pihaknya mencatat biaya pilkada per tiga tahun mencapai Rp 3,3 triliun.

Mantan Gubernur Sumbar ini mengatakan proses pilkada yang dipilih DPRD sama artinya dengan pilihan langsung rakyat. Sebab, DPRD adalah wakil rakyat, menampung aspirasi rakyat.

"Sekarang saya tanya DPRD ini wakil rakyat atau tidak, atau dia hanya delegasi? Kalau dia representasi, harus kita hormati. Tapi sebagai representasi, dia juga harus dengar aspirasi rakyat," ujarnya.