Masinton soal revisi UU KPK: Agar tidak jadi lembaga yang superbody

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan apabila Presiden Joko Widodo kembali menolak usulan Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka dipastikan revisi tersebut tak akan terealisasi. Sebab, sesuai konstitusi persetujuan harus menjadi kesepakatan antara Presiden dengan DPR.

Menanggapi hal ini, salah satu pengusul revisi UU KPK, Masinton Pasaribu menyatakan apabila Presiden menolak, maka pembahasan akan ditunda sementara waktu.

"Yaiyalah. Otomatis dipending dulu. Sampai pemerintah siap," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).

Masinton juga menjelaskan pihaknya mendorong revisi UU KPK agar pimpinan KPK yang baru menerapkan UU KPK yang baru pula. Sehingga, nantinya, pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan yang lebih atau sama dengan pimpinan KPK sebelumnya.

"Biar pimpinan KPK yang baru gunakan UU itu. Agar lembaga ini tidak jadi lembaga yang superbody," tukasnya.

Soal sikap Presiden Jokowi telah menolak UU KPK direvisi pada usulan revisi tahap pertama yang diusulkan oleh pemerintah, dia coba meluruskan. Masinton mengklaim bahwa saat itu Jokowi bukan menolak, melainkan hanya belum siap membahas revisi UU KPK secara mendalam.

"Presiden bukan menolak. Revisi ini udah masuk prolegnas 2016. Usulan pemerintah dimajukan jadi 2015. Yang ditolak itu 2015. Bulan Juni kalau nggak salah. Juni itu pemerintah belum siap," ujarnya.