Kunjungi Muhammadiyah, PKS Minta Masukan Soal Pemilu 2024

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (29/7). Hal ini dalam rangka silahturahmi kebangsaan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu akan memimpin rombongan PKS, bersama Sekretaris Jenderal Habib Abu Bakar Alhabsyi, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah Ali Akhmadi, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati, para Wasekjen dan Kantor Staf Presiden PKS.

Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri mengatakan, kunjungan ke PP Muhammadiyah dalam rangka menguatkan jalinan kebangsaan yang dirajut PKS dengan berbagai elemen.

Syaikhu saat berkunjung ke Yogyakarta beberapa waktu lalu, sudah melakukan hubungan silaturahmi ke PP Muhammadiyah. Kala itu dia ditemui langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Mabruri menyebut kunjungan ke PP Muhammadiyah kali ini adalah kunjungan lanjutan sebagai bagian dalam meminta masukan dan nasihat atas kondisi dan situasi kebangsaan

"Sebagai partai yang membawa misi pelayanan tentunya memiliki kesamaan dengan ruh Muhammadiyah yang menerapkan spirit Al Maun. Sebab itu sebagai partai yang lahir di era reformasi, PKS amat perlu untuk meminta nasihat dan masukan dari PP Muhammadiyah, cendekiawan Muhammadiyah agar PKS bisa terus bersama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dengan jalur masing-masing," katanya dalam keterangannya, Jumat (29/7).

PKS juga akan meminta nasihat kepada PP Muhammadiyah. Salah satunya terkait Pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat.

Berita terkait Pemilu 2024 bisa dibaca di Liputan6.com

"Selain itu PKS juga meminta masukan terkait proses penyelenggaraan pemilu 2024 kepada PP Muhammadiyah agar ke depannya tidak terbagi polarisasi dua kutub pasca Pemilu seperti yang terjadi usai Pemilu 2019 sebab energi bangsa ini akan terkuras dan akan terus dihabiskan pada hal tidak substansial karena terjadi polarisasi sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019," tutup Mabruri.

(mdk/fik)