Merdeka.com - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Agenda yang dibahas adalah pendapat akhir mini fraksi terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada. Namun, hanya Tito Karnavian yang terlihat hadir. Sedangkan Yasonna berkirim surat yang menyatakan ketidakhadirannya. Ini membuat Komisi II geram.

Beberapa anggota Komisi II menilai Yasonna tidak menghormati proses penentuan 9 Desember untuk dimulainya Pilkada serentak 2020.

"Saya sangat protes ketidakhadiran itu. Oleh karena itu sikap fraksi PAN jelas ditunda kegiatan ini sampai kehadiran beliau bersama kita," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, Rabu (29/6).

Anggota dari Fraksi Golkar pun menyindir Yasonna. Dia mengaitkan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang sempat menegur keras para menterinya.

"Sudah seharusnya, sudah selayaknya menteri-menteri ini benar-benar mengikuti bagaimana petunjuk arahan bapak Presiden," kata Agung Widyantoro.

Anggota dari PDIP Johan Budi mengakui tindakan Yasonna melecehkan Komisi II. Sebagai perwakilan pemerintah, Yasonna seharusnya hadir.

"Ini persoalan wibawa Komisi II. Kita ini tidak punya wibawa jika dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan. Dan yang meminta penundaan 9 Desember itu adalah pemerintah. Artinya kalau yang minta saja tidak punya komitmen sebagian, ini perlu ada sikap kita yang tegas juga," tegas Johan.

Tito Dipuji

Berbeda dengan Yasonna, Tito Karnavian yang hadir dalam rapat dengan DPR menuai pujian. Tito memilih mengikuti rapat dengan DPR dan meminta izin tak ikut rapat bersama Presiden.

"Menteri Dalam Negeri sudah menunjukkan komitmennya yang tinggi luar biasa bersama-sama kita semua untuk bisa mengawal pelaksanaan Pilkada serentak ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh," jelas Doli.

Johan Budi lantas menanggapi dan bergurau. Dia meminta Komisi II mengirim surat kepada Presiden agar Tito tak direshuffle.

"Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak direshuffle saya kira. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan.

Setelah mendapat masukan dari para anggota, akhirnya Ketua Komisi II memberi teguran keras kepada Yasonna.

"Komisi II menyampaikan teguran keras terhadap Menteri Hukum dan HAM yang kita nilai bukan hanya tidak menghargai institusi tapi juga tidak menghargai proses politik maupun hukum yang selama ini kita jalani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.

Komisi II akan melayangkan surat ke Presiden Jokowi sebagai respons keberatan atas sikap Yasonna tersebut. Sebab, ketidakhadiran Yasonna dianggap sebagai ketidakseriusan pemerintah mempersiapkan Pilkada.

"Saya kira menunjukkan ketidakseriusan proses-proses yang sangat penting ini. Setuju kita kirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan situasi ini dan sebagai sikap dan teguran keras kita kepada Menteri Hukum dan HAM," ungkap Doli.

Dia memutuskan menunda rapat setelah mendapat masukan dari beberapa anggota Komisi II.

"Dan kita akan lanjutkan rapat ini pada saat Menteri Hukum dan HAM bisa hadir bersama Pak Menteri Dalam Negeri," jelas Doli.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com