Kegeraman Tjahjo Kumolo lihat kepala daerah mundur jelang pilkada

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebentar lagi menggelar Pilkada serentak. Partai Politik dan calon kepala daerah mulai ancang-ancang menyambut suksesi kepemimpinan di daerah.

Mereka mulai membangun konsolidasi dan strategi kampanye guna meraup dukungan maksimal dari masyarakat. Namun, tampaknya gelaran pesta demokrasi ini bakal dicederai oleh ulah segelintir kepala daerah tak beretika.

Beberapa kepala daerah sudah ramai-ramai mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan dalih agar anggota keluarga dapat maju dalam pilkada. Hal itu karena mereka menghindari konsekuensi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyebutkan calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Dalam penjelasan pasal itu disebutkan, konflik kepentingan itu berarti petahana berhubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Kecuali, telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Setidaknya sudah tiga kepala/wakil kepala daerah yang siap mundur dari posisinya agar keluarganya bisa maju dalam pilkada 2015. Ketiganya adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.