Merdeka.com - Para bakal calon Presiden baik dari partai politik maupun independen diimbau segera merespon arahan Presiden Joko Widodo yang meminta relawan pendukungnya, Projo untuk segera berkampanye. Hal itu disampaikan Wakil ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri menyarankan, partai-partai segera mendeklarasikan jagoan mereka masing-masing. Sebab, Jokowi telah memanaskan mesin relawan untuk siap menyambut Pilpres 2019 mendatang.

Bahkan, menurutnya, Jokowi telah mengantongi tiket maju Pilpres dengan dukungan relawan dan beberapa partai. Sejauh ini, sejumlah partai-partai telah menyatakan dukungannya ke Jokowi, sebut saja Partai NasDem, Golkar, Hanura, dan PPP.

"Pak Jokowi sudah melaju dengan relawannya, istilahnya sudah start sudah disuruh maju, yang lain mana? Yang lain ini kalau enggak kelihatan berarti Pak Jokowi ini sampai finish duluan. Saya kira itu maknanya. Pak Jokowi sudah memanaskan mesin," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Melihat situasi ini, Fahri mempertanyakan alasan partai-partai politik belum juga memunculkan bakal calon mereka.

"Dan beliau sudah manasin mesin nah kandidat yang lain mana kok mesinnya belum dihidupin? Apa karena enggak punya duit atau karena enggak punya kepercayaan diri? Atau belum jelas? Atau enggak percaya enggak dapet tiket, sementara Pak Jokowi sudah dapat?" terangnya.

Munculnya calon-calon pesaing Jokowi, kata Fahri, bisa memicu dialektika persaingan di Pilpres. Fahri mengusulkan, relawan-relawan dari tiap bakal calon membuat debat sebelum debat resmi yang diselenggarakan KPU.

"Maksudnya supaya ada dialektika gitu. Sementara Pak Jokowi sudah manasin mesin masa yang lain enggak manasin mesin. Ayolah sehingga kita menyelenggarakan satu dialektika yang lebih sehat," ujar Fahri.

Tak hanya itu, Fahri mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pergerakan relawan yang mendapat jabatan di struktur pemerintahan. Dia khawatir, relawan yang berada di pemerintahan melakukan kampanye di lingkungan instansinya kepada para pegawai negeri sipil (PNS).

"Nah pemanasan ini punya efek juga kepada isu-isu lain gitu. Karena pada dasarnya mereka tidak murni relawan tapi sudah merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan. Misalnya di BUMN dan sebagainya nya, nah itu harus diwaspadai," tandasnya.

"Karena bergerak relawan bisa punya efek juga kepada pos-pos yang selama ini diamanatkan kepada mereka seperti BUMN dan sebagainya," tutupnya.