JK Kumpulkan DPRD Sulsel di Tengah Isu Pemakzulan Nurdin Abdullah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kumpulkan sejumlah pejabat DPRD Sulawesi Selatan dari berbagai fraksi di rumah pribadinya, Makassar, Minggu (11/8). Kegiatan ini terjadi di tengah isu hak angket yang digulirkan DPRD Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdulah.

Dibalut acara silaturahmi bersama anggota DPRD Provinsi beserta pimpinan Partai Politik di Sulsel, Gubenur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, disusul masing-masing Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Demokrat Sulsel, Nik'matullah, dan Yusran Sofyan hadir dalam pertemuan itu.

Tak ketinggalan, Ketua DPW Sulsel PPP Muh Aras, Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin.

Dikutip dari Antara, pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Meski awak media diberikan akses meliput hanya mengambil gambar beberapa menit, selanjutnya diminta keluar oleh Petugas Pengamanan Wakil Presiden.

Tampak hadir dalam acara itu, sejumlah anggota dewan menjabat Ketua dan Sekretaris Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Sulsel. Termasuk yang menjabat dalam Pansus Panitia Hak Angket pun terlihat hadir. Misalnya, Yusran Paris (PAN), Haidar Madjid (Demokrat) Usman Lonta (PAN), Irfan AB (PAN), Alimuddin (PDIP), Ariyadi Arsal (PKS), Sri Rahmi (PKS) Muslimin Salam (NasDem), Djamaluddin Jafar (PAN), Irwan Hamid (PKB), Suzanna Kaharuddin (PKPI) dan beberapa lainnya.

Dalam acara itu, JK sempat bercerita, akan fokus mengurusi kerja-kerja sosial, seusai menghabiskan masa jabatannya yang berakhir pada Oktober 2019.

"Banyak wartawan tanya usai debat Pilpres kemarin, saya diwawancarai setelah bapak berganti jadi Wapres mau berkegiatan apa. Saya selalu jawab dengan sederhana mau kembali aktif sosial, pendidikan dan keagamaan," ujar JK, di kediaman pribadinya, jalan Haji Bau, Makassar.

JK mengungkapkan, saat ini dirinya masih menjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Pendidikan dan beberapa jabatan lain sehingga ia akan berkegiatan melanjutkan amanah tersebut.

Mantan Menteri Perekonomian di era Presiden Megawati Sukarnoputri ini mengatakan, pada akhirnya pendidikan dan sosial serta keagamaan akan menentukan masa depan bangsa sehingga selaras yang disampaikan tadi bahwa akan melaksanakan kerja-kerja sosial, pendidikan dan keagamaan.

"Mungkin saya akan banyak di Makassar nanti, tentu setidaknya bolak-balik mengurusi itu," tutur dia dihadapan tamunya saat pasca malam lebaran Idul Adha 1440 hijiriah.

Diketahui, DPRD Sulsel melalui Pansus angket tengah menyelidiki sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Nurdin Abdullah selama menjabat sebagai gubernur Sulsel.

Materi angket yang diangkat pansus angket DPRD Sulsel ada lima. Yakni soal realisasi APBD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023. Kemudian soal kontroversi penerbitan surat keputusan (SK) wakil gubernur dan pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel.

Selanjutnya mengenai managemen ASN. Ditemukan banyaknya ASN yang melakukan mutasi dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemprov Sulsel pasca pelantikan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Juga soal dugaan terjadi kolusi dan nepotisme secara terang-terangan dalam penempatan dalam jabatan tertentu mulai dari eselon IV sampai tingkat eselon II.

Dan terakhir soal pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, H Jumras oleh gubernur tanpa melakukan klarifikasi atau investigasi lebih mendalam terkait kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan bersangkutan.

Menurut Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid, pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman ada indikasi bagi-bagi proyek, indikasi KKN, indikasi kerugian negara dan yang bertanggung jawab semua itu Gubernur Sulsel.

"Kuat indikasi arahnya nanti ke pemakzulan," kata Kadir Halid.