PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendorong ada lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau disebut DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota setelah Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota negara.
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengusulkan pemilihan langsung DPRD tingkat II dan wali kota itu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang saat ini dibahas di DPR RI.
"Kita berkepentingan terhadap RUU DKJ yang sedang dibahas di DPR RI. Ada beberapa yang kita kritisi pertama kekhususan di Jakarta jangan sampai berbeda dengan kekhususan di Papua, di Yogja, sama di Aceh di mana di daerah yang saya sebut tadi mereka ada pemilihan langsung wali kota, juga ada pemilihan langsung DPRD 2," kata Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoiruddin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Menurut Khoiruddin, aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
"Jakarta yang penduduknya 9,8 juta lebih besar ketimbang Yogja ya jangan sampai di Jakarta tidak ada pemilihan wali kota dan DPRD 2. Itu harapannya," ujar Khoiruddin.
Oleh sebab itu, Khoiruddin mengatakan, fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak sejutu RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden. Khoiruddin menyebut, pemilihan langsung harus tetap dipertahankan.
"Tidak setuju (presiden dan wakil presiden ditunjuk presiden). Semua partai (di DPR RI) sudah sepakat tidak setuju," ucap Khoiruddin.
Terlebih menurut PKS, Jakarta memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.
Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU
Baca Selengkapnya
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Hasil suara sah ini diketahui setelah adanya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Baca Selengkapnya
Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.
Baca Selengkapnya
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi