Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyoroti pasal karet yang masih ada dalam Undang-Undang ITE. Jika memenangkan Pilpres 2019 dan dipercaya memimpin negeri ini, Sandiaga berjanji akan merevisi aturan yang jadi kontroversi.

"Kami lagi sekarang mulai menugaskan tim menelusuri Undang-Undang ITE tersebut dan mengidentifikasi pasal-pasal karet dimana dan sudah memulai pembicaraannya. Seandainya Allah kasih amanah ini kepada kami, rakyat memilih Prabowo-Sandi, itu inisiasi pertama kami," tutur Sandiaga di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (2/2).

Selain itu, Sandiaga juga akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI terpilih. Menurutnya, diperlukan pemahaman bersama bahwa UU ITE bukanlah alat untuk memukul lawan dan melindungi teman. Siapa pun yang nantinya menjadi penguasa, harus memahami itu.

"Bukan hanya Prabowo-Sandiaga. Karena saya juga khawatir karena power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kita harus membentengi diri kita sendiri pada kemungkinan-kemungkinan menggunakan produk hukum untuk dipakai untuk melanggengkan kekuasaan dan sebagainya," jelas dia.

Bagi Sandiaga, tidak perlu berkomentar terkait produk dan proses hukumnya. Tapi lebih kepada akar hukum undang-undang tersebut yang perlu segera dibahas oleh seluruh pejabat negara yang berkepentingan.

"Negara ini besar karena saling memberikan masukan, jangan sampai kita nggak bisa memberikan masukan karena takut kita bersuara. Kita takut dikriminalisasi dengan undang-undang tersebut dan yang sangat rawan interpretasi abu-abu itu kita hilangkan. Semua harus hitam putih, semuanya harus tegak lurus," Sandiaga menandaskan.

Sebagaimana diketahui, menurut banyak kalangan, UU ITE masih terdapat ketidakjelasan. Persoalannya, karena UU tersebut kerap dipakai menuntut pidana pengguna media sosial yang melayangkan kritik lewat dunia maya.

Akhirnya, UU ITE masuk ke daftar aturan yang mesti direvisi oleh pemerintah bersama DPR RI. Prosesnya pun berliku. Pasalnya, ada proses Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi. Hingga pada akhirnya, pada 2016 UU ITE disahkan dengan hasil revisi yang telah dikaji.

Adapun materi perubahan hasil dari revisi yang telah disepakati sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

a. Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;

b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6.Menambahkan ketentuan mengenai 'right to be forgotten' atau 'hak untuk dilupakan' pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Reporter: Muhammad Radityo