Jelang Akhir Jabatan, Ini yang Tak Boleh Dilakukan Menteri Jokowi

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang. Presiden Jokowi telah mengeluarkan beberapa larangan untuk para menterinya serta pejabat negara lain di akhir masa jabatannya.

Salah satunya, Jokowi melarang para menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis. Berikut ini larangan untuk para menteri Jokowi di akhir masa jabatannya:

Tidak Buat Keputusan Strategis hingga Oktober

Presiden Jokowi meminta para menteri jangan dulu membuat keputusan strategis hingga Oktober nanti. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Presiden tadi beri arahan kepada kami untuk apa, semua Menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober. Kecuali nanti ada hal khusus," kata Luhut, di kantornya, Senin (5/8).

Disinggung alasan hingga Presiden Jokowi mengeluarkan arahan demikian, dia tidak memberikan penjelasan terperinci. Namun, dia menyebut arahan tersebut berkaitan dengan adanya perombakan kabinet pada Oktober nanti.

"(Sampai Oktober kenapa?) Ya mau ganti Menteri," ujar Luhut.

Larang Ada Perombakan Direksi BUMN

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk merombak jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Oktober 2019. Dia menyebut arahan tersebut diberikan Jokowi dalam Sidang Kabinet pada Senin (5/6) kemarin lusa.

"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Menurut dia, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan Direksi BUMN, namun juga jabatan direktur, jenderal dan setingkatnya. Imbauan ini berlaku hingga periode pemerintahan Jokowi-JK selesai.

Inilah Alasan Presiden Jokowi

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, alasan Presiden Jokowi melarang menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan merombak jajaran direksi BUMN karena Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," kata Moeldoko.