Jangan rusak sisi kemanusiaan demi kepentingan politik praktis

Para elite politik terlibat dalam pemilihan kepala daerah diingatkan agar tidak mengorbankan keutuhan bangsa demi kekuasaan. Jangan memainkan isu-isu berbau SARA demi memenangi pertarungan.

Didi Syafirdi
Oleh Didi Syafirdi - Reporter
Jangan rusak sisi kemanusiaan demi kepentingan politik praktis
Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Para elite politik terlibat dalam pemilihan kepala daerah diingatkan agar tidak mengorbankan keutuhan bangsa demi kekuasaan. Jangan memainkan isu-isu berbau SARA demi memenangi pertarungan.

Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Siti Musdah Mulia mengatakan membangun bangsa ini bukan cuma sehari, tetapi sudah 72 tahun. Untuk itu harus dipikirkan jerih payah para 'founding fathers'.

"Hindari isu memicu perpecahan, seperti penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta narasi kekerasan," kata Musdah dalam keterangannya, Jumat (12/1).

Pemanfaatan identitas primordial dan kultural, kata Musdah, dikhawatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Dikatakannya, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan hoax atau berita bohong yang membuat fitnah atau merusak sesama.

"Meski kita berbeda partai, berbeda pilihan politik, berbeda apa pun jangan sampai merusak sisi-sisi kemanusiaan kita yang hanya untuk kepentingan politik praktis jangka pendek," katanya.

Menurut dia, seluruh pemuka agama dan kepercayaan hendaknya bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan bahwa sebagai bangsa yang beragam, pilihan politik pun bisa berbeda-beda. Karena itu, yang harus dikedepankan adalah sikap saling menghargai dan menghormati.

"Kita semua membangun Indonesia demi mewujudkan kedamaian tanpa kekerasan, bukan membangun kepentingan masing-masing. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa kepentingan Indonesia jauh lebih penting daripada kepentingan masing-masing kelompok," katanya.

Agar sentimen SARA tidak lagi dibawa-bawa dalam masalah pilkada yang bukan tidak mungkin dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok radikal, Musdah meminta kepada pemerintah untuk lebih berperan jika nanti terjadi pelanggaran.

"Polri beserta segenap aparat hukum lainnya dengan dibantu TNI harus benar-benar menegakkan konstitusi di dalam pelaksanaan pilkada maupun dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang agar bangsa ini tetap damai tanpa ada kekerasan," tandasnya.

Rekomendasi