'Jangan-jangan Pollycarpus bebas karena ketua Timses Jokowi'
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta agar pemerintah menjelaskan pembebasan bersyarat Pollycarpus. Polly bebas bersyarat setelah menjalani 8 tahun penjara dari 14 tahun vonis PN Jakarta Pusat.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, jangan sampai ada spekulasi liar di publik soal pembebasan Polly. Bahkan, dia tidak mau jika hal ini terjadi karena ada intervensi dari Timses Jokowi dulu yang sering dikaitkan dalam pembunuhan aktivis HAM Munir yang melibatkan Polly.
"Kalau memang pemerintah sudah menjelaskan secara terbuka silakan publik menilai. Kalau tidak nanti banyak spekulasi jangan-jangan karena tekanan tokoh tertentu kebetulan menjadi ketua timsesnya Jokowi dulu," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).
Benny mengakui jika pembebasan bersyarat adalah hak dari pemerintah. Akan tetapi, dia menyayangkan jika pemerintah harus membebaskan pembunuh kejam seperti Polly, dan yang dibunuh adalah tokoh besar.
"Itu hak pemerintah tapi harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, kenapa fasilitas khusus diberikan kepada Pollycarpus, pembunuh lain lebih ringan tidak dikasih, itu saja pertanyaan," terang Benny.
Dia tak ingin terjadi abuse of power dalam penegakan HAM. "Kalau enggak (dijelaskan), nanti ada semacam abuse kekuasan di situ," pungkasnya.
Seperti diketahui, Munir dibunuh pada 7 September 2014 lalu pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pollycarpus dinyatakan bersalah dan divonis 14 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat.
Namun baru 8 tahun menjalani hukuman, Polly dinyatakan bebas bersyarat dan bisa menghirup udara bebas pada 29 November kemarin.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi telah mencoblos surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca Selengkapnya