Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo sebelumnya mengungkapkan ada empat nama yang akan menjadi calon ketua umum.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kuasa hukum, kata Suhartoyo, harusnya bisa lebih fokus menulis naskah jawaban dengan cermat dan rapi.
Baca SelengkapnyaMahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku bukan sebagai anggota partai politik (parpol) yang harus mengikuti aturan partai
Baca SelengkapnyaWakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya membantah jika foto Jokowi yang tak terpajang itu berkaitan dengan sikap politik
Baca SelengkapnyaPartai politik sudah mulai menjaring sejumlah tokoh yang dipertimbangkan diusung menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHakim MK bertanya terkait metode konversi dan ke mana sisa suara dialihkan ke KPU.
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaApabila nantinya Ganjar mengkritisi pemerintah secara perorangan atau pribadi maka kurang kuat.
Baca SelengkapnyaPDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden
Baca SelengkapnyaBagi NasDem, para kandidat memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP tengah mencermati tokoh-tokoh yang berprestasi untuk maju di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaGanjar mendeklarasikan keputusannya tersebut pada pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5) malam
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya